Politik di Era Web 3.0 & Pemerintahan Menuju Metaverse

Politik di Era Web 3.0

Para pemimpin dunia sudah menggunakan teknologi mulai dari media sosial hingga penggunaan Augmented Reality (AR). Barack Obama menggunakan media sosial dalam kampanye 2009 hingga Perdana Menteri Narendra Modi menggunakan hologram pada 2012 dan 2014. Kampanye Naveen Patnaik tokoh politik dari India pada tahun 2019 telah menggunakan teknologi augmented reality (AR) yang merupakan platform web 3.0. Tokoh politik India lainnya Manoj Tiwari dan Arvind Kejriwal mencoba media baru seperti VDR untuk menjangkau pemilih pada tahun 2020.

Para pemimpin politik menggunakan teknologi baru untuk berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi, dan mendapatkan informasi. Politisi menggunakan video AI, video game, aplikasi, dan layanan streaming untuk menjangkau pemilih zaman baru di mana mereka berada, dalam bahasa asli mereka. Metaverse akan mengubah permainan kampanye politik dalam lingkungan bule ocean.

Metaverse akan menjadi arena bermain baru bagi para politisi karena para pemilih kini dapat membeli merchandise digital seperti topi, gelang tangan, dan pakaian lainnya untuk menunjukkan dukungan kepada kandidat mereka. Teknologi hologram dan video game menjadi alat pendukung bagi politisi sementara barang dagangan pemilu seperti kaos cetak, alat tulis, dan bendera adalah fitur umum dalam kampanye pemilu di semua partai politik.

Pemerintahan menuju Metaverse

Metaverse sekarang disebut web 3.0 merupakan langkah evolusi internet dari dunia virtual 2D ke 3D dengan pengalaman nyata. Pemerintah di seluruh dunia telah menganggap serius kehadiran metaverse. Pemerintah juga mempertimbangkan risiko dan peluang yang dapat dihadirkan oleh teknologi imersif yang muncul dalam jangka pendek maupun panjang. Singapura telah membentuk Center for Strategic Future Group untuk mengelola lingkungan kompleks yang cepat berubah terkait web 3.0. Uni Emirat Arab (UEA) telah membuat terobosan secara virtual guna mempercepat kehadiran metaverse di dalam pemerintahannya dan sistem pemerintahan masa depan.

Kota Seoul di Korea Selatan menjadi kota pertama yang mendirikan ‘Metaverse Seoul’ di mana layanan administrasi seperti pengaduan masyarakat, budaya, dan pariwisata akan dilaksanakan pada akhir 2022. Bersamaan dengan itu, tujuan wisata diperkenalkan di zona wisata secara virtual dan warga akan bertemu pejabat khusus dan konsultan sipil tanpa mengunjungi kantor kota pada tahun 2023. Ini semua terjadi di bawah program pemerintah Vision Seoul Policy 2030 (Jonathan Keane, 2022).

Bentuk metaverse smartcity masih belum diulas secara detil, tetapi Korea Selatan mempertaruhkan industri ini untuk masa depan. Sebagai bagian dari Digital kekinian, metaverse menjadi sebuah program investasi teknologi baru bagi perekonomian negara. Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi Pemerintah Korea Selatan berencana memulai industri metaverse dengan cara memberi dukungan bagi perusahaan yang akan masuk kedalamnya dan menciptakan banyak lapangan kerja.

Menteri Sains dan ICT Lim Hyesook menyebut metaverse sebagai benua digital dengan potensi tak terbatas. Pemerintah mengalokasikan 223,7 miliar won ($ 177,1 juta) untuk upaya tersebut. Di tingkat kota, pemerintah kota Seoul sedang membangun platform metaverse senilai 3,9 miliar won sehingga memungkinkan warga mengakses layanan publik secara virtual.

Barbados adalah sebuah negara yang baru-baru ini menerima status republik. Dengan status tersebut Barbados memutuskan untuk membuka kedutaan virtual pertama di dunia pada platform Decentraland. Barbados juga berencana untuk meluncurkan platform metaverse lainnya. Kedutaan virtual akan menyediakan layanan seperti e-visa dan teleporter yang akan memungkinkan orang membuat avatar sehingga bergerak dengan cepat melintasi platform blockchain lainnya. Barbados dengan populasi 287.370, membuka kedutaan dan hampir semua orang kini dapat memasukinya. Kompleks diplomatik yang sedang dibangun di Decentraland dapat diakses melalui komputer, smartphone, kacamata khusus dan perangkat teleportasi lainnya (Jim Wyss, 2021)

Ini baru awal hingga menanti negara-negara lainnya mengikuti Barbados untuk mendirikan kantor pemerintahan di metaverse dimana para pemimpin dan masyarakat bertemu di platform tersebut. Ada beberapa pertanyaan penting perlu dijawab karena metaverse adalah dunia baru yang membutuhkan aturan dan regulasi. Bagaimana pemerintah menangani pembelian dan penjualan tanah serta ruang dengan menggunakan non-fungible token (NFT). Seperti apa cara pemerintah menangani hak kekayaan intelektual, pajak, transaksi, informasi yang salah, hoaks dan peraturan tata kelola. Izin identifikasi avatar akan diatur bagaimana? Dan tindak lanjut terhadap perusahaan dan usaha di metaverse.

Politik di Era Web 3.0 & Pemerintahanan Menuju Metaverse