Defisit APBN Tahun Depan Berada Di Bawah 3 Persen

Sinmeta-, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa defisit APBN pada tahun depan berada di bawah 3 persen, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perlu diketahui, Pemerintah telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Dan defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp.598,2 Triliun atau 2,84 persen. “Ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1/2020 atau Undang-Undang 2/2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari GDP”, ujar Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta (01/12).

Pendapatan negara pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar Rp.2.021 triliun, kemudian  penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp.441,4 triliun, dan hibah Rp.0,4 triliun. Sementara belanja negara tahun depan mencapai Rp.3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp.2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp.814,7 triliun.

“Untuk belanja negara, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia)”, ungkap Sri Mulyani.

Selain itu, belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi hijau, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah juga terus memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui Survei Register Ekonomi dan Sosial.

Diungkapkan oleh Sri Mulyani bahwa pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi birokrasi dan reformasi di kementerian/lembaga. Selain itu alokasi anggaran pada APBN 2023 yakni untuk sektor pendidikan mencapai Rp.612,2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat Rp.237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp.305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp.69,5 triliun. “Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran Rp.178,7 triliun di mana belanja dari pemerintah pusat Rp.118,7 triliun, transfer ke daerah Rp.60 triliun”, katanya.

Sri Mulyani melanjutkan, anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar Rp.476 triliun yang terdiri atas anggaran pemerintah pusat Rp.454,7 triliun, transfer ke daerah Rp.17 triliun, dan pembiayaan Rp.4,3 triliun.

Sementara itu, untuk ketahanan pangan Menteri Keuangan mengalokasikan Rp.104,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp.81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp.22,5 triliun. Untuk bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi, sebesar Rp341,3 triliun di mana subsidi kompensasi mencapai Rp.339,6 triliun dan pengeluaran di bidang energi lainnya Rp.1,7 triliun.

Sedangkan, Infrastruktur tahun depan mencapai Rp.392,1 triliun di mana belanja pusat adalah Rp.211,1 triliun, transfer ke daerah Rp.95 triliun, dan pembiayaan Rp.86 triliun. Terakhir, pertahanan keamanan, TNI-Polri, dan seluruh yang melaksanakan itu termasuk tahapan pemilu mencapai Rp.316,9 triliun, jelasnya. (wemfauz; foto setkabri)