Sinmeta-, Rapat Terbatas (Ratas) Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik, berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta (13/1), dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo. Ratas membahas ekosistem pembangunan mobil, baterai, dan motor, serta ekosistem dari pembangunan industri baterai dan mobil sendiri, demikian ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Dan upaya pembangunan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) ini akan mendorong penciptaan dan peningkatan lapangan kerja di tanah air. Jadi yang ke depan kita bangun itu adalah ekosistem pembangunan EV dan motor itu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, jelasnya.
“Oleh karena itu, pemerintah membuat beberapa formulasi untuk memastikan agar pembangunan ekosistem kendaraan listrik, seperti baterai mobil listrik, dapat terus berjalan”, ujar Bahlil Lahadalia.
Direncanakan tahun 2024 produksi kita sudah mulai berjalan di awal, di semester pertama 2024 yang dibangun oleh LG di Karawang. Yang kedua, ekosistem dari hulu ke hilir antara CATL dan LG juga tahun ini sudah mulai konstruksi, kata Bahlil. Dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik diperlukan untuk menjaga agar pasar besar yang dimiliki oleh Indonesia tidak dipenetrasi dengan produk-produk dari luar negeri.
“Karena hari ini kita tahu beberapa negara lain, seperti Thailand, itu banyak sekali memberikan sweetener yang kemudian merangsang untuk industrinya dibangun dalam negara mereka dan Indonesia enggak boleh kalah”, ujar Bahlil Lahadalia.
Tak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, lanjut Bahlil, produksi dalam negeri juga berpotensi untuk mengisi pasar di negara lain. “Yang kedua adalah kita juga mampu melakukan penetrasi pasar ekspor. Terkait dengan hal itu, BUMN juga tadi disampaikan untuk melakukan penyiapan infrastruktur yang lain”, ucap Bahlil Lahadalia.
Dalam keterangan persnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa pembangunan ekosistem kendaraan listrik juga berorientasi pada industri ramah lingkungan.
“Ke depan kita akan melakukan pembatasan terhadap pembangunan smelter yang tidak berorientasi pada green energy. Ini sebagai bentuk dari kepedulian pemerintah dalam rangka melakukan penataan terhadap pembangunan produk yang berorientasi pada green energy dan green industry”, jelas Bahlil Lahadalia. (fid/un/ tcs; foto bpmisetpres)