Sinmeta-, Meminta pemerintah daerah bisa menjaga ketahanan pangan di wilayahnya, demikian jelas Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima kedatangan Wali Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Lutfi, di gedung Bina Graha Jakarta (8/11).
“Di Bima Unggul dengan tanaman Jagungnya. Ini harus lebih ditingkatkan produktivitasnya demi menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional”, tegas Moeldoko.
Ketahanan pangan merupakan kunci untuk menghadapi potensi krisis global. Untuk itu, pemerintah terus mendorong ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan kebijakan. Bahkan dari sisi pembiayaan pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga hanya 3 persen hingga akhir 2022. Selain itu, plafon KUR juga ditingkatkan hingga Rp 373,17 triliun.
“Pemerintah daerah bisa menggunakannya baik untuk pengadaan alsintan atau korporatisasi di sektor pertanian”, jelas Moeldoko.
Masih kata Moeldoko, pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru. “Sekarang apapun dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan agar terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat”, ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi menjelaskan bahwa peningkatan produksi pertanian di kota Bima sejauh ini masih terkendala oleh masalah pengairan. Lebih lanjut Ia menjelaskan, bahwa lahan-lahan pertanian komoditas jagung masih mengandalkan air hujan.
“Kami butuh bendungan atau DAM yang bisa menjadi irigasi teknis untuk peningkatan produksi pertanian terutama jagung”, terang Muhammad Lutfi.
Disampaikan pula oleh Muhammad Lutfi bahwa saat ini pemerintah kota Bima sedang merencanakan pembangunan dua bendungan atau DAM. Selain sebagai irigasi teknis, pembangunan bendungan juga bisa mengantisipasi terjadi banjir saat musim hujan, seperti yang terjadi pada 2016 silam. Di mana tingginya intensitas hujan menyebabkan air sungai meluap dan membanjiri seluruh kawasan kota Bima hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 2 triliun.
“Selain untuk antisipasi banjir, keberadaan bendungan ini juga sangat penting sebagai sumber air baku. Untuk itu kami butuh dukungan dari Kantor Staf Presiden”, ujar Muhammad Lutfi. (ptb; foto humasksp)
Sinmeta Team