Sinmeta-, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Karakteristik UMKM yang unik, telah mendominasi struktur perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Lebih lanjut, UMKM telah memberikan kontribusi mencapai 61% terhadap PDB Nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja.
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan UMKM yaitu pada akses pembiayaan. Saat ini share kredit UMKM masih relatif rendah dimana baru mencapai 18%. Dalam rangka mendorong peningkatan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Kuliah Umum dan Kajian Buku Pembiayaan UMKM Batch XII di Universitas Udayana, Badung, Bali (22/09).
Salah satu program Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan pada UMKM adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada saat pandemi, Pemerintah telah meningkatkan plafon pembiayaan KUR tahun 2022 mencapai Rp373 triliun dengan tambahan berbagai relaksasi kebijakan KUR.
“Di setiap periode krisis, UMKM ikut terdampak. Namun, recovery UMKM relatif cepat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan necessary condition untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi”, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pemerintah juga tengah mengintegrasikan skema KUR dengan kebijakan fiskal dan perlindungan sosial lainnya, seperti Kartu Prakerja serta program korporatisasi nelayan dan petani dengan harapan tercipta ekosistem pembiayaan yang terintegrasi dan untuk mendorong pengembangan serta peningkatan produktivitas UMKM sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir menyampaikan kebanggaan dan apresiasinya atas peran Menko Perekonomian dalam menginisiasi berbagai kebijakan yang memudahkan UMKM terutama pada masa pandemi.
Kebijakan Pemerintah yang sudah baik perlu ditingkatkan implementasinya dan yang belum baik perlu diperbaiki agar penyaluran pembiayaan UMKM dapat berjalan optimal.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi Universitas Udayana Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes. yang hadir dan meresmikan acara tersebut, mengungkapkan manfaat penyusunan kajian buku Pembiayaan UMKM bagi mahasiswa karena membahas seluk-beluk pengembangan UMKM, terlebih dalam pengambilan kebijakan.
Hal ini dapat dijadikan bekal bagi mahasiswa sebagai generasi muda yang kelak berpotensi menjadi pengambil kebijakan di masa depan, menuju Indonesia emas 2045.
“Saya berharap buku Pembiayaan UMKM ini dapat menambah pengetahuan bagi akademisi maupun pembuat kebijakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih baik”, lanjut Airlangga Hartarto.
Acara tersebut dilanjutkan dengan sesi diskusi panel dengan narasumber Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang membahas perkembangan dan kontribusi UMKM pada skala nasional. Diskusi juga menyoroti prosedur dan dinamika pembiayaan UMKM pasca UU Cipta Kerja dengan menggunakan online single submission (OSS).
Turut hadir Para Dekan Fakultas Universitas Udayana, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Pimpinan Penyalur KUR dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Daerah Bali, KSP Guna Primadana, Pimpinan Lembaga Penjaminan Jamkrindo dan Askrindo, serta Perwakilan Direksi Penerbit Raja Grafindo Persada. (gung/dentama; foto humaskemenekon)
Sinmeta Team