SINMETA.ID, Jakarta – Kualitas udara Jakarta yang terus memburuk dalam beberapa waktu terakhir membuat banyak warga khawatir.
Atas permasalahan ini, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL), Sigit Reliantoro, mengatakan kebijakan Work from Home (WFH) dapat menjadi solusi mengatasi masalah kualitas udara di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kendati demikian, dia menyerahkan keputusan tersebut kepada masing-masing perusahaan.
“Informasi kualitas udara tadi, kan, sudah tersedia di berbagai website. Nah, itu bisa digunakan masing-masing manajemen untuk menentukan apakah perlu WFH atau tidak. Fleksibilitasnya kita berikan kepada masing-masing lembaga untuk mengambil keputusan sendiri,” ujar Sigit dalam konferensi pers di Kantor Dirjen PPKL, Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Sementara itu, terkait pengurangan volume penggunaan kendaraan pribadi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa pihaknya tidak berwenang untuk mengatur hal tersebut bila mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Jakarta saat ini sudah ada yang namanya ganjil genap pada 25 ruas jalan dan pembatasan pada waktu tertentu di beberapa ruas jalan di Jakarta, apakah itu di jalan tol dalam kota maupun di jalan arteri,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.
“Jadi, lebih kepada pengaturan terhadap operasional, tidak kepada pembatasan produksi kendaraan bermotor dan kepemilikan,” imbuhnya.
Beberapa waktu terakhir, kualitas udara di DKI Jakarta dan sekitarnya semakin memburuk. Bahkan, Jakarta sempat menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia pada Kamis (10/8/2023).
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor demi mengurangi polusi udara.
Justin mengatakan, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bisa dilakukan dengan aturan bekerja dari rumah (work from home/WFH), penegakkan aturan pemilik mobil wajib punya garasi, dan pengetatan uji emisi hingga menaikkan tarif parkir.