Pasca Pita Terjegal di Pemilu, Thailand Akan Gelar Pemilu Ketiga

SINMETA.ID, Bangkok – Parlemen Thailand menunda pemungutan suara untuk memilih perdana menteri pada 27 Juli kemarin. Pemungutan suara ketiga ini dijadwalkan dilakukan pada 4 Agustus mendatang. Ketua Dewan Perwakilan Thailand, Wan Muhamad Noor Matha, mengatakan pemungutan suara yang semula dijadwalkan Kamis (27/7) tak jadi dilakukan.

“Tidak akan ada pertemuan pada 27 Juli,” kata Wan kepada wartawan seperti dikutip Reuters, Selasa (25/7).

“Saya akan menginformasikan kapan pertemuan selanjutnya dijadwalkan,” lanjut dia.

Penundaan ini disebut akibat munculnya petisi yang meminta peninjauan kembali keputusan parlemen menolak pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat ikut pemilihan. Keputusan itu sendiri diambil setelah Mahkamah Konstitusi menangguhkan status Pita sebagai anggota parlemen beberapa jam sebelum voting berlangsung.

“Oleh karena itu tepat untuk membatalkan pertemuan parlemen ketiga pada Kamis 27 Juli 2023,” tulis surat yang ditujukan kepada anggota parlemen, yang dilihat oleh Reuters.

Pada Kamis (27/7), sebuah dokumen parlemen yang tersebar pun menunjukkan bahwa pertemuan diagendakan pada 4 Agustus. Dokumen itu menyebut parlemen akan “mempertimbangkan dan mendukung individu yang cocok untuk menjadi perdana menteri.” Kendati begitu, Wan sempat menyampaikan bahwa pemungutan suara bisa ditunda jika pengadilan menerima petisi. Mahkamah Konstitusi sendiri bakal mulai meninjau petisi pada Kamis pekan depan.

Beberapa hari terakhir, warga Thailand berunjuk rasa mengecam Senat karena menjegal jalan Pita menjadi kepala pemerintahan negara itu. Para pemilih tak mau kembali diperintah oleh militer maupun pemerintah yang didukung militer, setelah nyaris 10 tahun Thailand dipimpin kubu tersebut. Pada pemungutan suara pertama, Partai Move Forward pun memenangkan kursi terbanyak, diikuti Partai Pheu Thai di urutan kedua. Move Forward dianggap angin segar oleh khalayak muda karena berjanji bakal mengakhiri monopoli bisnis dan merombak undang-undang lese majeste yang melarang kritik terhadap monarki Thailand.

Namun, pada pemilihan kedua 19 Juli lalu, Pita gagal maju karena tidak berhasil meraup suara mayoritas dari dua majelis legislatif yakni majelis rendah dan Senat. Senat sebagian besar diisi orang-orang pilihan junta militer. Karena Pita terjegal, Partai Pheu Thai sebagai aliansi Move Forward pun ambil langkah. Aliansi yang terdiri dari delapan partai itu berencana mengumumkan calon kandidat PM pekan ini. Namun, pertemuan kedelapan partai dikabarkan batal pada Selasa. Anggota parlemen Pheu Thai Sutin Klangsaeng mengaku sedang melakukan pembicaraan untuk menemukan jalan ke depan. Selain bersama aliansi, Pheu Thai sendiri menjalin komunikasi dengan partai-partai lain seperti partai konservatif Bhumjaithai dan Palang Pracharat. Tetapi kedua partai menegaskan tak akan

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *