Ramai Isu Peninjauan Kembali (PK) KLB Partai Demokrat, Moeldoko Tak Banyak Berkomentar

SINMETA.ID, Jakarta – Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral TNI (Purn) Moeldoko enggan menanggapi isu yang sedang ramai beredar mengenai Peninjauan Kembali (PK) KLB Partai Demokrat. Di depan awak media, Moeldoko tidak mau banyak berkomentar mengenai isu tersebut dan memilih bungkam menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi kabar tersebut, Moeldoko hanya menjawab jawaban singkat dan permohonan maaf karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh wartawan.

“Yang tadi pertanyaan itu nanti belum dijawab sekarang, terima kasih, sorry ya,” ujar Moeldoko usai memberikan keterangan pers di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, pada Senin siang (3/4/2023).

Dalam keterangan pers yang dilakukan oleh Partai Demokrat, Moeldoko mengajukan PK karena mengklaim menemukan adanya empat temuan bukti baru atau novum. Partai Demokrat menyebut keempat novum tersebut bukanlah bukti baru melainkan hanya bukti yang telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus pada 23 November 2021. Seusai konferensi pers berlangsung, awak media langsung mempertanyakan perihal novum tersebut tetapi Moeldoko tidak memberikan banyak keterangan perihal itu.

“Ora ngerti aku, ora ngerti,” ujar Moeldoko sambil berjalan menuju pintu keluar Gedung Krida Bakti.

Sebelumnya ramai diberitakan bahwa AHY menyebut Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun kembali berupaya mengambil alih Partai Demokrat. Kisruh ini menyita perhatian banyak pihak serta menuai beragam komentar dari para pengamat termasuk dalam tubuh Demokrat itu sendiri.

Saiful Huda Ems yang juga adalah Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat mengatakan bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh AHY terkesan menunjukkan sikap panik dan ketakutan yang nyata. Dalam pidato AHY yang disampaikan pada senin pagi, nampak jelas bahwa bahasa tubuh hingga ungkapan yang dikeluarkan oleh AHY sangat menyiratkan ketakutan yang cukup serius.

“Lucu sekali kedengarannya ketika Ketua Umum Partai Demokrat versi Cikeas pimpinan AHY mengatakan bahwa Peninjaujan Kembali atau PK yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko bersama Johni Allen Marbun merupakan upaya intervensi politik di ranah yudikatif. Lebih lucu lagi ketika AHY mengatakan hal ini dilakukan sebagai wujud penggagalan pencapresan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang akan datang” ujar Saiful.

Saiful menambahkan bahwa Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan oleh Moeldoko bukanlah merupakan suatu persoalan institusional tapi merupakan masalah personal. “PK yang diajukan oleh kubu Moeldoko juga bukan bentuk dari intervensi politik di ranah yudikatif, sebab PK itu upaya hukum yang dilindungi oleh Konstitusi atau Undang Undang.” kata Saiful.

Kita masih akan menunggu apakah akan diajukan Peninjauan Kembali oleh John Allen terhadap Partai Demokrat pimpinan AHY.

(FW)