SINMETA.CO.ID, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera meminta penjelasan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul kemunculan Sahbirin Noor di hadapan publik setelah sebelumnya menghilang pasca-penetapan tersangka.
“Nanti kami akan minta penjelasan langsung kepada beliau,” ujar Bima Arya usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (11/11).
Bima menjelaskan, meski Sahbirin Noor telah ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel untuk memastikan pemerintahan di provinsi tersebut tetap berjalan lancar. “Kami sudah menunjuk pelaksana tugas untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Jika Gubernur Sahbirin kembali aktif, tentu kami akan melakukan penyesuaian dan meminta klarifikasi langsung dari yang bersangkutan,” tambah Bima.
Sebelumnya, Gubernur Sahbirin Noor sempat menghilang setelah KPK mengumumkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa pada Selasa (8/10). Namun, pada Senin pagi (11/11), Sahbirin Noor kembali muncul di depan publik dan memimpin apel pagi aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Kalsel di Kota Banjarbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Sahbirin Noor menegaskan kepada para ASN dan staf Pemprov Kalsel bahwa dirinya selama ini berada di Banua (Kalimantan Selatan) dan tidak pernah meninggalkan wilayah tersebut. “Saya ada di Banua, tidak ke mana-mana,” tegasnya.
Pada 8 Oktober 2024, KPK resmi mengumumkan penetapan Sahbirin Noor sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa terkait dengan tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalsel. Penetapan tersangka tersebut juga mencakup enam orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Dengan penetapan tersebut, KPK kini sedang mendalami lebih lanjut kasus ini untuk memastikan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam dugaan suap tersebut.